Random

Memuat...

Silahkan ketik keyword Anda

Arsip

Senin, 13 April 2015

Hukum Beasiswa Pemerintah

           No comments   

Berikut ini kesimpulan salah satu topik tanya jawab yang saya anggap menarik tentang pertanyaan salah seorang peserta, "Bagaimana hukum menerima beasiswa pemerintah, dimana sumber pendanaannya berasal dari riba?" bersama Syaikh DR. Shadi Muhammad Salim An-Nu'man (Ulama Hadist Negeri Yaman), dengan penterjemah : Ustad. DR Bahri Qosim, MA,

Dari pertanyaan itu ada sedikit yang perlu di perjelas diantaranya :
  • Apakah penerima beasiswa itu yakin bahwa dana pemerintah yang diterima untuk program beasiswa itu benar-benar berasal hal yang diharamkan (riba)?, atau 
  • Bagi penerima beasiswa pemerintah, bagaimana menyikapi jika jelas mengetahui bahwa alokasi dana program beasiswa tersebut memang benar-benar berasal dari dari yang diharamkan (riba)?
Sebelum pertanyaan di Syaikh, ada beberapa penjelasan dari peserta lain yang disampaikan tentang gambaran umum proses pemberian beasiswa tersebut. Penjelasan ini dimaksudkan agar tidak bias terhadap kondisi yang sebenarnya, sehingga memudahkan Syaikh dalam memberi pendapat, diantaranya :

"Dana beasiswa pemerintah di berikan (dibagikan) selalu dengan proses dan ketentuan tertentu, dimana dana tersebut telah dianggarkan pada periode sebelumnya. Sedangkan dana beasiswa itu sendiri berasal dari pendapatan negara. Pendapatan negara diperoleh dari dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri".

Setelah mendengar penjelasan tersebut, jawaban yang diberikan Syaikh diantaranya :

Hukum menerima beasiswa dari pemerintah adalah "boleh", dan tidak ada dalil larangan sedikitpun menggunakan atau menerima apa yang telah diberikan pemerintah kepada rakyatnya.

Apabila usaha pemerintah mencari pemasukan negara itu dengan cara yang mungkar, atau dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat [1], maka itu merupakan urusan dan tanggung jawab pemerintah bersangkutan. Rakyat tidak dihukumi terhadap apa-apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencari sumber-sumber pemasukan negara.

Menerima segala sesuatu dari pemerintah (diterima secara resmi), baik berupa harta dan fasilitas, semua di bolehkan dengan syarat, cara mendapatkan harta dan fasilitas tersebut tidak dengan melakukan kemungkaran.

Begitu pula dengan gaji dan tunjangan yang diterima oleh rakyat yang bekerja di pemerintahan. Selagi pekerjaan yang dilakukan tersebut tidak dalam hal-hal yang di haramkan [2], maka gaji dan tunjangan tersebut boleh digunakan dan di manfaatkan si penerima.

"Catatan" :

Kecendrungan selama ini, biasanya penerima beasiswa sebelumnya  selalu mengajukan permohonan. Dalam hal ini ada sebuah hadist yang tidak bertentangan dengan apa yang beliau (Syaikh Shadi) jelaskan , dan ini bisa dijadikan sebagai rujukan :

Nabi Shallallahu’alaihiwasallam bersabda, “Meminta-minta itu membuat jelek wajah seseorang. Oleh karena itu siapa yang ingin mempertahankan wajahnya atau membiarkan wajahnya menjadi jelek, maka silahkan, kecuali meminta-minta kepada orang yang memiliki kekuasaan atau dalam perkara yang tidak boleh tidak harus meminta-minta.”

(HR. Abu Dawud, Nasa’i dan Tirmidzi. Dinilai shahih oleh Syaikh Muqbil dalam Dzamm Al Mas’alah hal. 98). Catatan : Orang yang memiliki kekuasaan adalah pemerintahan yang syah.

Hadits di atas menunjukkan adanya 2 bentuk meminta-minta yang diperbolehkan:
  1. Meminta-minta kepada Sulthan (pemerintah/instansi pemerintah).
  2. Meminta-minta karena terpaksa.

Pendapat lain yang searah :

Dana pemerintah tersebut pasti diberikan, mungkin diberikan kepada orang yang tidak berhak menerimanya, atau kepada orang yang berhak menerimanya. Tentu saja yang kedua ini lebih berhak menerimanya. Seandainya ahli agama yang berhak menerimanya tidak mau menerima uang dari dana pemerintah, lalu uang tersebut diambil oleh orang yang tidak berhak menerimanya, maka akan terjadi kerusakan yang banyak sekali, dan akan terhambat kemaslahatan yang banyak, padahal syari’at Islam dibangun di atas kemaslahatan dan menghilangkan kerusakan.

[Lihat Al-Ajwibah As-Sa’diyyah ‘anil Masaail Al-Kuwaitiyyah hal. 163-164 oleh Syaikh Abdur Rahman As-Sa’di, tahqiq Dr. Walid bin Abdillah]

Begitulah penjelasan singkat Syaikh Shadi tentang hukum menerima beasiswa, atau menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Untuk tambahan referensi bisa lihat disini :

http://www.konsultasisyariah.com/hukum-beasiswa

http://abiubaidah.com/menyoal-gaji-pegawai-negeri-pns.html/

Wallahu'alam bi shawab,

Disampaikan pada acara Tabligh Akbar, 10-12 April 2015 , bertempat : Mesjid Nurul Islam, Komp.Asratex - Padang (Sumatra Barat). Tema : "Mencari Rezki yang Halal"

Catatan :

[1] Usaha pemerintah dalam mencari pemasukan negara dengan cara yang mungkar seperti : penarikan pajak oleh pemerintah kepada usaha yang bergerak di bidang hiburan dan maksiat, atau pemerintah menarik pajak dari pribadi atau organisasi-organisasi milik muslim, atau non muslim, atau pendapatan lainnya yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak dibenarkan.

[2] Pekerjaan yang dilakukan dalam hal-hal yang di haramkan seperti pekerjaan para aparatur negara pada bidang seperti poin [1] diatas.
Share This:    Facebook  Twitter  Google+

0 komentar:

Posting Komentar